Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK

Posted on

Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK

1. Pengertian Operasi Tangkap Tangan

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap (baca korupsi) adalah tindak pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap sebagai causa proxima dan penerima suap selalu melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.

Oleh karena itu, untuk memberantas praktik korupsi berupa suap-menyuap haruslah dilakukan dengan silent operation pula. Tidaklah dapat dimungkiri bahwa terungkapnya banyak kasus korupsi, seperti suap impor daging sapi yang menyeret mantan Ketua Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dan suap SKK Migas yang melibatkan Rudi Rubiandini, tidak terlepas dari operasi tangkap tangan.

Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan.

Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti- bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (corroborating evidence).

Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (probatio plena). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut

2. Teknik Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan

Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK
yaitu penyadapan dan penjebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki
kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No.
30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan
tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik
tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum
dan HAM.

3. Peraturan Tentang Operasi Tangkap Tangan

Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

1. sedang melakukan tindak pidana;
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Praya, pengamat Hukum Pidana, Gandjar Bondan memberikan apresiasi.

Menurutnya, melawan korupsi harus dengan berbagai cara karena koruptor juga memakai seribu cara untuk mengeruk uang negara. Apresiasi terhadap proses tangkap tangan KPK ini juga diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pendapat senada dikemukakan oleh Achmed Sukendro, menurutnya, KPK telah berhasil menggunakan taktik operasi tangkap tangan, guna memenuhi syarat delik formil dan materiil yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi dengan bantuan teknologi canggih yaitu dalam bentuk bukti hasil penyadapan, yang membuat banyak koruptor menjadi tidak berkutik.

Tidak pada semua operasi tangkap tangan KPK mendapatkan apresiasi. Pada proses tangkap tangan terhadap Mulyana Wirakusumah sempat memunculkan berbagai pernyataan negatif, salah satunya dari Tiur Henny Monica yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan yang berdasarkan pada tindakan “penjebakan” merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM.

Comments

comments