Ahok

Inilah Kajian Kasus Ahok Nista Al Maidah 51 Dalam Perspektif Hukum Pidana

Posted on

POIN-POIN PENTING HASIL DISKUSI PUBLIK
“ KASUS AHOK NISTA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”
RUMAH AMANAH RAKYAT, 10 NOVEMBER 2016

Kasus penistaan agama (Surah Al Maidah Ayat 51) yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu berujung pada polemik penistaan terhadap kitab suci umat muslim di seluruh dunia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa saudara Ahok sudah melakukan ‘penistaan kitab suci Al Qur’an’. Hal ini mendorong terjadinya demo ‘Aksi Damai Bela Islam’ II tanggal 04 November 2016 lalu, jutaan umat muslim dari berbagai daerah ‘Long Mars Menuju Istana Negara’ untuk mengawal implementasi fatwa MUI dan meminta Presiden RI menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah hukum untuk menangkap dan memenjarakan Ahok.

Dalam perspektif tafsir penistaan surah Al Maidah ayat 51 telah secara gamblang dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga negara resmi yang mengeluarkan fatwa atas berbagai kasus-kasus terkait dengan penistaan agama. Bagaimanakah kasus penistaan Islam dalam perspektif hukum pidana? Berikut poin-poin penting hasil diskusi yang digelar oleh Rumah Amanah Rakyat (RAR) pada tanggal 10 November 2016 yang mengangkat tajuk diskusi public “ Kasus Ahok Nista Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

Diskusi ini menghadirkan narasumber atau pakar-pakar hukum pidana dan hukum tata negara yaitu;

Prof.Dr.H.Syaiful Bakhri, SH. MH (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta).
Teuku Nasrullah, SH, MH (Pakar Hukum Pidana)
Dr.Margarito Kamis, SH.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara)

Beberapa poin penting yang dapat ditarik kesimpulan dari diskusi dengan tema diatas yaitu;

Menurut Prof.Dr.H.Syaiful Bakhri, SH. MH (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Penistaan atau penodaan agama sesungguhnya mudah untuk diselesaikan. Delik hukum pidananya sudah jelas. Pasal 156a KUHP secara tegas mengatur soal penistaan atau penodaan agama. Pasal 156a merupakan isi dari Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam pasal ini terdapat 2 (dua) penegasan yaitu “….Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penegasan ayat-ayat diatas menegaskan bahwa konsitusi melindungi rakyat dan umat beragama yang bersendikan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara melindungi rakyat untuk ber-Tauhid, dan tidak dibenarkan kepada siapapun untuk ber-infiltrasi di ruang keterbukaan dan menimbulkan kebencian yang dapat menimbulkan kejahatan dan berdampak pada gangguan ketertiban umum. Terkait kasus Ahok yang menistakan agama Islam, jelas telah melanggar pasal dan ayat-ayat tersebut, dimana Ahok sudah melakukan kejahatan berbentuk penistaan agama Islam di ruang keterbukaan dan mengajak orang-orang ‘untuk tidak percaya’ pada kebenaran kitab suci Al Qur’an (isi Surah Al Maidah ayat 51). Dan ini berdampak pada kemarahan umat Islam yang berujung pada gangguan ketertiban umum secara luas.

Proses penegakan hukum tidak boleh dikaitkan dengan penafsiran Surah Al Maidah ayat 51 tersebut, karena akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara penafsir yang satu dengan yang lainnya. Harus terfokus pada delik hukum sebagaimana termaktub dalam pasal dan ayat penistaan atau penodaan agama. Proses hukum harus merujuk pada 2 (dua) elemen tersebut ada penista agama yaitu saudara Ahok dan perbuatannya yang sifatnya mengajak orang Islam untuk tidak ber-agama. Jadi, jangan pernah melakukan penistaan tersebut di wilayah umat Islam. Sama halnya, pendeta mengajak umat Nasrani untuk memilih pemimpin dari golongannya sendiri dan ulama mengajak umat muslim untuk memilij pemimpin yang seiman, namun dilakukan di ruangnya masing-masing. Dan hal ini tidak masuk dalam kategori penistaan agama, karena dilakukan di ruangnya sendiri.

Kasus penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Ahok masuk dalam kategori Delik Formil, dimana ketika memenuhi 2 (dua) unsur yaitu pelaku (Ahok secara pribadi) dan alat pembuktiannya (perbuatan menistakan terhadap Surah Al Maidah ayat 51) dan itu ada, sehingga selesai dapat dikategorikan penistaan/penodaan terhadap kita suci Al Qur’an. Jadi bukan lagi menfasirkan dengan membolak-balikkan pemaknaan atas pernyataan tersebut, sekali lagi ini adalah delik formil dan hukum pidana, dan bukan delik materil yang menyangkut perasaan dan lainnya. Intinya, jika sudah ada alat dan perbuatan tidak ada penafsiran lain, dan ini sudah masuk ranah pidana dan dikategorikan delik formil atau umum.

Teuku Nasrullah, SH, MH (Pakar Hukum Pidana)

Dalam KUHP Pasal 156-157 terdapat klausul pasal penistaan agama yaitu diselipkan pasal 156a. Hal ini terjadi ketika di tahun 1965 terdapat banyak kasus penistaan agama dengan menginjak, merobek-robek Al Qur’an dan lain-lain. Pada awalnya, tidak ada yang mengatur tentang penistaan agama, yang ada hanya penistaan golongan. Dan ini sulit untuk dibawa ke ranah pidanan. Dalam rangka melindungi kenyamanan umat beragama, maka Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama diterbitkan karena terjadinya kekosongan hukum yang tidak masuk masuk dalam KUHP saat itu. Doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina, maka unsur kesengajaan menyerang atau menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. Selain itu, berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina).

Jadi tidak perlu adanya pembuktian adanya perasaan yang tersinggung terkait perbuatan penistaan Islam yang dilakukan oleh Ahok, dan sudah terang benderang dan selesai.

Tujuan dari pasal 156a KUHP tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan publik yang diakibatkan adanya keresahan masyarakat. Meskipun dikatakan bahwa Ahok tidak ada niat atau unsur kesengajaan saat melakukan perbuatan tersebut, ini sudah terjadi dan meresahkankan, sehingga berdampak pada potensi terjadi reaksi tas kejahatan dalam ketertiban umum. Dan kondisi ini sudah ada yurisprudensi hukumnya, seperti kasus Arswendo pada majalah Monitor yang menistakan Rasulullah Muhammad SAW yang cukup meresahkan, dan langsung ditangkap dan dipenjarakan.

Kasus terbaru terjadi di Bali yang menistakan agama Hindu, langsung ditangkap dan dipenjarakan. Kedua kasus tersebut dalam spktrumnya mungkin tidak terlalu besar, namun tetap dikategorikan penistaan agama, ada alat dan perbuatan serta langsung ditindak secara hukum. Apalagi untuk kasus sebesar kasus Ahok saat ini yang sudah menggerakan umat Islam bergerak besar-besaran, dan jelas ini sudah terjadi pelanggaran atas Islam dan menggangu ketertiban umum.

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Harus diingat penyelidikan ini merupakan serangkaian tindakan hukum untuk menemukan ada tidaknya peristiwa pelanggaran hukum, dalam hal ini penistaan agama. Dalam proses penyelidikan, penyidik Polri akan mengumpulkan keterangan dari pelbagai ahli. Gelar perkara yang akan dilakukan oleh pihak

Kepolisian hanya melibatkan unsur-unsur yang relevan seperti pelapor, terlapor, penyidik, dan bagian pengawasan penyidik (Wasidik) Polri. Rencana pelibatan anggota Komisi III DPR dalam gelar perkara adalah kekeliruan karena Komisi III bukan penyidik dan bukan penegak hukum. Harus diingat, ini persoalan sensitif, kalau dibuka lalu ada saksi ahli ngomong bukan penistaan agama dan banyak yang menyerang dia, bagaimana perlindungan fisik dan hukum terhadap saksi?. Kekhawatiran jika gelar perkara dilakukan terbuka apalagi di publikasi secara langsung melalui televisi, maka akan menimbulkan persoalan baru. Kemarahan dan kebencian masyarakat bisa semakin meluas. Semula hanya kepada Ahok, nantinya kebencian bisa meluas ke saksi atau ahli. Dampaknya akan panjang dan meluas, bukan sekadar terbuka, tapi bisa konflik baru. Maksudnya transparansi tapi justru menimbulkan masalah baru.

Dr. Margarito Kamis, SH.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara)

Tidak akan dikatakan sebagai seorang Presiden, jika tidak menegakkan keadilan hukum. Dalam hukum Tata Negara, kewenangan hukum yang tegak adalah perintah konstitusi kepada Presiden karena Presiden adalah penanggungjawab jalannya konstitusi. Demo Bela Islam II tanggal 04 November 2016 lalu bukanlah kesalahan umat meminta Presiden untuk menginstruksikan kepada Kapolri untuk menangkap Ahok. Itu sudah benar dan tidak ada yang keliru, karena umat Islam meminta kepada Presiden untuk berjalannya dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara karena perintah Presiden, artinya kekuasaan Presiden adalah tunggal sebagai penanggungjawab berjalannya konstitusi. Meminta keadilan hukum adalah indah dan ini bagian dari indahnya sebuah peradaban. Lingkungan sosial politik memang penting untuk memperindah konteks peradaban yang baik dalam penegakan hukum yang ber-keadilan.

Apa yang tertulis dalam Al Qur’an dalam Bahasa Arab dan merupakan wahyu Allah SWT dengan berbagai tafsiranNya adalah perintah. Jika Al Qur’an tidak dalam Bahasa Arab dan merupakan wahyu, maka itu bukanlah Al Qur’an. Jadi ketika umat muslim menilai terjadinya penistaan terhadap ayat-ayat yang terkandung di dalam Al Qur’an maka sama halnya itu penistaan terhadap perintah Allah SWT. Ini adalah konstitusi dan pegangan umat Islam dalam beribadah dan beragama. Sama halnya dengan ayat-ayat konstitusi negara Indonesia yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai penanggungjawab berjalannya konstitusi negara. Jika terdapat penistaan terhadap konstitusi negara, maka akan terjadi pelanggaran hukum. Ini namanya logika hukum.

Terkait dengan gelar perkara secara terbuka yang akan dilakukan oleh Kapolri sesuai dengan perintah Presiden secara tranparan dan cepat, bukan dimaknakan gelar perkara tersebut dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ini menyangkut kerahasiaan negara khususnya kerahasiaan pihak kepolisian terhadap penyidikan hukum terhadap seseorang. Bagaimana cara melogikakannya gelar perkara baik terbuka atau tertutup?.

Lebih elok jika gelar perkara dibuat secara tertutup. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana penyidik mengalami kesulitan dan pasti akan mengalami kesulitan ketika akan mengambil keputusan. Tendensi kekhawatiran penyidik secara psikologis tentunya harus dipertimbangkan. Lebih baik jika kita berikan keleluasaan kepada penyidik untuk mengambil keputusan dan dilakukan secara professional untuk memastikan menjadikan potensi calon tersangka labih arif dan bijaksana berdasarkan pembuktian yang telah dikumpulkan selama ini dari berbagai pihak. Menurut saya, baik MUI, Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama tidak perlu hadir untuk menjadi saksi ahli terkait penistaan agama ini dalam gelar perkara tersebut.

Ini demi penghormatan terhadap hukum. Hormati dan pastikan proses ini berjalan secara adil, nyata dan tegak dengan seadil-adilnya dalam perspektif hukum.

Jakarta, 10 November 2016.
Sekretaris Diskusi

Rachmad Sofian
Dir Institut Soekarno Hatta
M.Hatta Taliwang.

Comments

comments